Kabupaten Badung Urutan Kedua Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2017

Kabupaten Badung Urutan Kedua Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2017 MANGUPURA – Kabupaten Badung berhasil meraih rangking kedua pada Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2017 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/11) di Jakarta. KPK melakukan survei pada 6 Kementerian/Lembaga, 15 Pemerintah Provinsi dan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemkab Badung mendapatkan skor 77,15 berada dibawah Pemkot Banda Aceh yang memperoleh skor 77,39. Urutan ketiga Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai) dengan skor 76,54, sedangkan pada urutan terbawah Pemprov Papua dengan skor 52,91. Indek tinggi mendekati 100 menunjukan resiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespon kejadian dan pencegahan secara lebih baik. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyambut baik hasil SPI KPK tahun 2017, dimana Kabupaten Badung berada di posisi kedua. Namun demikian, Bupati mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih giat dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. “Bekerjalah dengan hati, sepenuh hati dan berhati-hati. Dan yang terpenting kalau tidak mau berurusan dengan hukum, caranya gampang jangan melanggar hukum,”tegas Giri Prasta, Kamis (22/11). Budaya anti korupsi disemua tingkatan pemerintahan di Badung harus lebih digalakan. Kata Giri Prasta, budaya anti korupsi harus dibangun mulai dari lingkungan terkecil yaitu diri sendiri selanjutnya pada lingkungan kerja. Pencapaian yang diraih saat ini, harus menjadi tantangan agar dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan kedepannya. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Badung Ni Luh enjelaskan, ada empat dimensi penilaian yang disoroti dalam survei, yakni budaya anti korupsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan sistem anti korupsi. Pencapaian yang diperoleh Kabupaten Badung pada SPI tahun 2017 ini, adalah upaya semua pihak khususnya jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang melaksanakan arahan pimpinan dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, untuk mewujudkan Good and Clean Governance. Lebih lanjut dijelaskannya, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di Kabupaten Badung pihaknya telah mengambil langkah-langkah, diantaranya terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Anti Gratifikasi, Perbup Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), roadshow integrity ke perangkat daerah khususnya yang rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Untuk pelaporan kekayaan staf sekarang kita sudah mulai melalui LHKASN atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara,”terang Suryaniti. Melalui Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan, secara rutin pihaknya melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan kinerja dengan tujuan tertentu. “Inspektorat sejak awal mengawal seluruh proses perencanaan penganggaran dalam bentuk review sehingga tidak terjadi penyelewengan,”ujarnya. Kedepan untuk mempertahankan dan meningkatkan skor SPI, intensitas dan volume kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Badung akan lebih ditingkatkan.